Tuesday, November 19, 2019
Home > Lifestyle > Diajukannya 3 Syarat Oleh Pengembang Kepada Jokowi Terkait Pembangunan Ibu Kota Baru

Diajukannya 3 Syarat Oleh Pengembang Kepada Jokowi Terkait Pembangunan Ibu Kota Baru

Pembangunan Ibu Kota Baru

Terkait berita seputar ibu kota baru, telah diajukannya tiga syarat oleh pengembang kepada Jokowi sebelum mereka mau memenuhi keinginan Jokowi tersebut untuk membangun fasilitas di ibu kota baru. Diusulkannya 3 syarat tersebut adalah supaya pihak pengembang tersebut mendapatkan kepastian investasi di ibu kota baru.

Sulaiman Sumawinata selaku Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) mengatakan syarat pertamannya berkaitan dengan kepastian hukum. Diajukannya syarat tersebut dikarenakan pembangunan ibu kota tersebut adalah proyek multi tahun yang pastinya tidak akan bisa selesai dalam satu periode kepemimpinan presiden. Sehingga dibutuhkannya kepastian hukum dan konsensus nasional setelah presiden sekarang, maka untuk presiden yang selanjutnya harus komitmen untuk menjalankan semuanya.

Yang kedua, diberikannya insentif berupa kemudahan perizinan. Dan syarat ketiga adalah menyiapkan lahannya. Selanjutnya pihak pengembang akan bertanggung jawab dari sisi pembangunannya. Diperlukannya kesediaan lahan tersebut untuk mengantisipasi munculnya spekulan tanah di ibu kota baru nanti. Tetapi tanah yang disiapkan pemerintah tidaklah gratis untuk mendapatkannya, karena lahan tersebut dibeli. Sehingga bagaimana pihak swasta dapat membeli lahan dengan harga yang terukur.

Sulaiman mengaku jika REI telah membidik 25 persen pasar Aparatur Sipil Negara atau ASN yang akan dipindahkan ke ibu kota baru. Dirinya menyatakan keinginannya untuk membangun segala fasilitas ASN seperti hunian, fasilitas sosial, tempat ibadah, wahana rekreasi, pusat perbelanjaan, dan yang lainnya. Pihaknya juga bisa membangun gedung pemerintahan, tetapi mereka masih menunggu regulasinya itu seperti apa nantinya.

Tetapi tidak hanya itu saja karena pihak pengembang juga sangat tertarik dengan tawaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penjualan lahan milik negara kepada pihak swasta dalam kurun waktu tertentu. Didalam hal ini Sofyan Djalil selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertahanan Nasional (BPN) memberikan penjelasan jika pemerintah hanya akan menjual penggunaan atau pemanfaatan lahan di Ibu Kota baru nanti. Tetapi negara masih memegang status kepemilikan lahan tersebut.

Meski berminat atas tawaran yang diberikan oleh pemerintah, Sulaiman mengatakan jika harus disiapkannya prosedur yang jelas oleh pemerintah dan kepastian hukum atas tawaran yang telah diberikan tersebut. Sulaiman mengatakan harus adanya scenario cara membelinya itu seperti apa. Dalam arti harus adanya prosedur legal, jika prosedur legalnya telah ada maka pihaknya akan melaksanakan tawaran tersebut.

Selain itu juga tawaran tersebut harus dilengkapi dengan kesepakatan yang meliputi kesepakatan lahan (land agreement) dan juga kesepakatan pengembangan (development agreement). Adanya dua kesepakatan tersebut dapat mewakili komitmen dari masing masing pihak. Secara garis besar Land Agreement ini memastikan swasta untuk bisa mendapatkan tanah dari pemerintah dengan harga yang pantas. Sedangkan Development Agreement merupakan komitmen swasta untuk membangun wilayah tersebut mencakup jenis property dan batas waktunya. Adanya kesepakatan itu juga dapat menjadi antisipasi dari oknum pengembang yang nakal.

Sehingga pemerintah akan membuat kebijakan yang suportif dan komitmen swasta untuk membangun. Telah dipastikannya oleh Jokowi terkait lokasi ibu kota baru itu di Kalimantan Timur. Tepatnya disebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan lainnya yang berada di daerah Kutai Kartanegara.

Ada banyak faktor yang menyebabkan dipilihnya Kaltim sebagai ibu kota baru untuk menggantikan Jakarta, dan salah satu faktornya adalah minim resiko terkena bencana seperti banjir, gempa yang berturut turut, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan juga tanah longsor.